Demand to Refuse West Java`s provincial high court which annulled the victory of the Nurmahmudi Ismail - Yuyun Wirasaputra as Depok City Mayor and Vice Mayor

Sign Now
petition image
-------------------
Bahasa Version
-------------------

* English Version Below

Petisi ditujukan untuk:
- KPUD Depok
- Komisi Judisial RI
- Menteri Dalam Negeri RI
- Mahkamah Agung RI
- Presiden RI

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka proses pembelajaran demokratisasi Indonesia dan pembelajaran penyelesaian perselisihan politik secara damai, mengajukan petisi untuk menolak keputusan pengadilan tinggi Jawa Barat yang menganulir kemenangan Nurmahmudi Ismail Yuyun Wirasaputra sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih kota Depok.

Penolakan tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat melebihi tenggat waktu yang ditentukan oleh UU tentang Pemerintahan Daerah No. 32 pasal 106 ayat 7 dimana keputusan pengadilan tidak boleh melebihi waktu 14 hari sejak gugatan diajukan.
Keputusan pengadilan tinggi Jawa Barat didasarkan pada data-data yang tidak otentik, yaitu data yang digunakan diperoleh dan diproses sebelum hari H pemilihan. Padahal data yang seharusnya digunakan adalah data setelah hari H pemilihan.
Keputusan pengadilan tinggi Jawa Barat didasarkan seputar pada data nama pemilih yang tidak ber-KTP dan data pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan. Padahal data yang digunakan seharusnya data yang berupa sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh panitia pusat.

Bersama petisi ini pula kami menuntut agar Nurmahmudi Ismail Yuyun Wirasaputra segera dilantik secara resmi sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih kota Depok.

-------------------
English Version
-------------------

We, undersigned, demand to refuse West Java`s provincial high court court`s verdict for the sake of law, justice and common sense.

This demand based following:
Provincial high courts verdict has expired based on article 106 law no 32
Provincial high courts verdict based on unauthentic data since its simply using data before election, not after election
Provincial high courts verdict based on voters who doesnt have ID card or unregistered voter, not from vote result who certified by commission.

With this demand, we also demand the inauguration of Nurmahmudi Ismail Yuyun Wirasaputra as elected Mayor and Vice Mayor of Depok City.
Sign The Petition
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services
I confirm that I have read the Privacy Policy
I agree to the Personal Data Processing
Shoutbox
Sign The Petition
OR

If you already have an account please sign in

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services
I confirm that I have read the Privacy Policy
I agree to the Personal Data Processing
Goal
1,000 signatures
Goal: 5,000
Latest Signatures
11 March 2016
1000. Haryadi Allen | Amar Ma'ruf Nahi Munkar
21 February 2016
999. Adi B | Ini jelas ketidakadilan yang nyata, gaya orde baru.
12 February 2016
998. Muhammad Mcintyre | Law have to Fair......
10 February 2016
997. Diyan Sanyotor | I support this petition
27 January 2016
996. Fadly A | BadRule CameAll
26 January 2016
995. Agung N | Perjuangkanlah Suatu Kebenaran, meskipun itu Sulit
24 January 2016
994. Diana Bennett | saya mendukung Bapak Nurmahmudi
23 January 2016
993. Yentri M | I support this petition
12 January 2016
992. Abu F | berjuanglah untuk kebenaran
5 January 2016
991. Solihin Becker | I support this petition
2 January 2016
990. Ahmad Faishalf | Jika Pengadilan Tinggi Jawa Barat memang bisa membatalkan hasil Pilkada Walikota Depok, mengapa harus dilaksanakan Pilkada menggunakan milyaran rupiah uang rakyat, jika ternyata pemenangnya pasti si Badrul lagi Badrul lagi. Hukum di Indonesia masih bisa d
31 December 2015
989. Dadang S | hukum kita basi.... yg deket penguasa yg aman
28 December 2015
988. Ay Thomas | Tegakkan Kebenaran
27 December 2015
987. Basuki Cuevas | Keadilan mesti ditegakkan.
25 December 2015
986. Dikdik K | yang kita cari bukan jabatan .. tapi keadilan !
20 December 2015
985. Triastanti Soto | SULITNYA BERDEMOKRASI KALAU UANG MASIH JADI TUJUAN SAMPAI PENGADILAN MENJADI LEMBAGA YG MELEGISIR KETIDAK ADILAN INGAT GUSTI ALLAH SING BALAS
9 December 2015
984. Fafa D | Fight against all un-justice verdict
8 December 2015
983. Mahrom Underwood | sampai kiamat pun sy tdk akan biarkan para pengkhianat bangsa bermain dlm bumi indonesia yg tercinta
5 December 2015
982. Harunsyah Burch | I support this petition
5 December 2015
981. Krisna Pittman | fight !
5 December 2015
980. Nurlinawati Valenzuela | I support this petition
4 December 2015
979. Tarwadi Williamson | Saya memang tak memilih Pak NMI-Yuyun karena tak tinggal di DEPOK. Hanya saja putusan ini tidak bisa dinalar akal sehat siapapun, termasuk yang tak sekolah sekalipun...Jadi, PKS jangan khawatir hubungan dengan GOLKAR menjadi buruk.. maju terus!!
30 November 2015
978. Indra Tran | В
26 November 2015
977. Dempo Huff | Badrul Kamal and PT were best artist
9 November 2015
976. Satria Ferguson | Ok maju tersu
browse all the signatures »
Information
In: -
Petition target:
Depok General Elections Commission (KPUD Depok), Judicial Commission of Republic of Indonesia (Komisi Judisial RI), Minister of Home Affair of Republic of Indonesia (Menteri Dalam Negeri RI)
Tags
No tags
Embed Codes
direct link
link for html
link for forum without title
link for forum with title
728×90
468×60
336×280
125×125